JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kenaikan harga Pertamax mengikuti mekanisme pasar. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap pergerakan harga komoditas global.
Pernyataan itu disampaikan setelah Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Pada saat yang sama, harga Pertamax Green (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Menurut Bahlil, harga BBM nonsubsidi memang mengikuti perkembangan harga pasar dan kondisi energi global. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menyelaraskan nilai keekonomian produk.
“Harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan harga pasar yang ada. Tentu perhitungannya dilakukan secara bijak oleh pelaku usaha baik Pertamina maupun badan usaha yang lain,” kata Bahlil.
Meski demikian, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Langkah penahanan tarif ini diambil demi menjamin stabilitas ekonomi masyarakat.
Menurut dia, Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan pada harga saat ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan perlindungan ekonomi ini akan terus dipantau pelaksanaannya di lapangan.
Kelompok masyarakat pengguna BBM bersubsidi, sebutnya, harus tetap menjadi prioritas perlindungan pemerintah di tengah gejolak harga energi global yang masih tidak menentu.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemberian insentif guna meredam dampak kenaikan Pertamax, Bahlil mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan akhir terkait skema stimulus tersebut.
Ia menyebut berbagai opsi masih dikaji, namun prioritas utama pemerintah saat ini adalah melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari beban ekonomi yang berat.
“Kami belum ada keputusan sama sekali. Masih melakukan kajian. Kami exercise semua alternatif, yang penting adalah kami menjaga saudara kami yang ekonomi ke bawah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan dinamika geopolitik internasional.
Ia memastikan penyesuaian harga tidak hanya dilakukan oleh Pertamina, tetapi juga diikuti badan usaha swasta yang menjual BBM nonsubsidi di seluruh wilayah tanah air.
“Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari Pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” kata Simon.
Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax memunculkan kekhawatiran terhadap daya beli kelas menengah yang dinilai rentan terhadap fluktuasi harga energi nonsubsidi.
Anggota Komisi VI DPR Budi S Kanang menilai, kelompok tersebut berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial khusus.
“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” kata Budi.
Menurut Budi, tekanan biaya hidup yang terus meningkat berisiko membuat sebagian kelompok kelas menengah mengalami penurunan kemampuan ekonomi apabila tidak diimbangi peningkatan pendapatan.