JAKARTA - Pemerintah menetapkan target sasaran untuk menciptakan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai bagian dari langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 dalam target 2,57—3,49 juta orang,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis.
Melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, besaran target pertumbuhan ekonomi disepakati berada pada angka 5,8–6,5 persen, dengan kontribusi penciptaan lapangan kerja formal yang menyentuh 40,81 persen.
Beriringan dengan sasaran penyediaan lapangan kerja baru tersebut, arah kebijakan untuk tahun depan diharapkan dapat memangkas tingkat pengangguran terbuka hingga tersisa 4,30–4,87 persen, sekaligus memperkokoh mutu pertumbuhan ekonomi nasional.
Wihadi menyambung, orientasi kebijakan fiskal di dalam APBN 2027 bakal difokuskan guna memperkuat lini hilirisasi serta industrialisasi domestik sebagai taktik jitu mendongkrak laju ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas.
Dirinya menguraikan bahwa terdapat delapan susunan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dikerahkan demi merealisasikan target dari sasaran pembangunan tersebut.
Salah satu fokus klaster yang memperoleh perhatian besar ialah sektor hilirisasi dan industrialisasi, yang mana diproyeksikan untuk menaikkan nilai tambah komoditas sumber daya alam, mendongkrak daya saing industri dalam negeri, serta membuka peluang kerja secara masif.
Di samping hal itu, pihak pemerintah pun menempatkan klaster di bidang pendidikan sebagai instrumen penting untuk memacu produktivitas dari kualitas sumber daya manusia agar sanggup menyuplai kebutuhan di sektor dunia industri.
Lebih jauh, ia mengutarakan bahwa tingkat kesuksesan dari agenda hilirisasi tidak melulu bertumpu pada pengerjaan sektor industri saja, melainkan ikut dipengaruhi oleh keterpaduan sinergi kebijakan antarsektor.
Oleh sebab itu, perancangan PKPN digodok dengan menimbang karakteristik geografis, potensi lokal, kebutuhan pembangunan, dinamika isu strategis, serta kesiapan dari tiap-tiap wilayah agar proses implementasinya di lapangan bisa bergulir secara efektif.
Badan Anggaran (Banggar) menyatakan bahwa kiblat pembangunan yang bertumpu pada penguatan hilirisasi, penanaman investasi, serta penyediaan lapangan kerja baru ini akan dijadikan pondasi utama dalam mematangkan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.