JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menyetujui kesepakatan kerja sama dalam hal pengadaan misil atau rudal jenis udara ke udara (air to air).
“Perjanjian pengadaan rudal udara ke udara (air-to-air missile/AAM) antara Bharat Dynamics Limited (BDL) dan Republikorp,” demikian bunyi kerja sama nomor 13 yang disepakati Prabowo dan Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Secara keseluruhan, terdapat 16 dokumen kerja sama antara Indonesia dan India yang ditandatangani dalam pertemuan bilateral tersebut. Kesepakatan mengenai pengadaan rudal jenis ini merupakan salah satu poin penting yang tertuang dari belasan dokumen yang disepakati.
Jenis rudal udara ke udara merupakan senjata pemandu yang ditembakkan dari unit pesawat terbang ataupun pesawat tanpa awak (drone) dengan tujuan untuk menghancurkan target sasaran musuh di udara.
Pihak penyuplai yakni Bharat Dynamics Limited (BDL) merupakan produsen sistem persenjataan dan amunisi asal India yang telah berdiri sejak tahun 1970 di wilayah Hyderabad.
Perusahaan BDL tersebut beroperasi secara resmi di bawah naungan Kementerian Pertahanan India. Sementara itu, pihak mitra Indonesia yakni Republikorp merupakan sebuah perusahaan swasta lokal yang bergerak sebagai induk industri pertahanan sejak didirikan pada tahun 2013.
Selain jenis rudal tersebut, Prabowo dan Modi juga mengesahkan kontrak kerja sama untuk pengadaan sistem pertahanan rudal BrahMos yang merupakan produk pertahanan unggulan buatan India.
“Kontrak pengadaan sistem pertahanan rudal BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI,” demikian bunyi poin nomor 12 dokumen kerja yang diumumkan dari pertemuan Prabowo-Modi.
Berdasarkan laporan dari Reuters, pihak manajemen BrahMos Aerospace pada tahun 2023 sempat membeberkan bahwa proses diskusi dengan pemerintah Jakarta sudah berada pada level tingkat lanjut. Hubungan dagang ini diproyeksikan memiliki nilai investasi berkisar antara 200 juta dollar AS hingga 350 juta dollar AS atau setara Rp 3,3 triliun hingga Rp 5,9 triliun.