JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengiriman mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan ke Mesir. Langkah ini diambil untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lewat jalur resmi, tertib, dan aman.
“Ini bukan persoalan kecil, karena ini bukan lagi bersifat insidental, tapi sudah bersifat sistematik,” ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Wamenag menilai tingginya minat masyarakat untuk kuliah di Mesir harus dibarengi dengan sistem pengiriman yang teratur. Berdasarkan data KBRI di Kairo, tercatat ada 1.070 kasus non-akademik yang melibatkan mahasiswa Indonesia sepanjang tahun 2025.
Persoalan tersebut meliputi masalah kesehatan, pelanggaran izin tinggal, keterlibatan organisasi terlarang, konflik internal, hingga tindak kriminal. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah.
“Semua yang melakukan pengiriman ilegal atau memalsukan ijazah supaya bisa dikirim itu, habisi. Ini kerja sama dengan aparat penegak hukum. Kami tidak bisa mempertaruhkan nasib anak-anak yang punya keinginan suci dengan doa orang tuanya yang baik, kemudian menjadi komoditas bagi pihak-pihak tertentu,” ujar Wamenag Romo M Syafi'i.
Selain langkah penegakan hukum, pemerintah mengusulkan skema koordinasi baru antara Pemerintah Indonesia, KBRI Kairo, dan pihak Universitas Al-Azhar. Setiap mahasiswa nantinya wajib mengantongi rekomendasi resmi dari KBRI.
“Bangun tata kelola yang baru dengan Al-Azhar. Misal, tidak diterima kalau tidak ada rekomendasi dari Kedutaan Besar kami, jumlah pelajarnya tidak kami batasi, tetapi kami harus tahu anak-anak kami yang ada di sana,” kata Wamenag Romo M Syafi'i.
Melalui standarisasi ini, jalur resmi diharapkan menjadi satu-satunya akses bagi mahasiswa. Wamenag juga mengajak seluruh instansi dan aparat penegak hukum untuk bersinergi melindungi para pelajar di luar negeri.
“Kami selamatkan anak-anak kami. Masa depannya jangan kami halangi, tapi keselamatannya harus kami lindungi. Hentikan semua upaya menjadikan anak-anak kami yang mau belajar ke Mesir sebagai komoditas,” ujar Wamenag Romo Muhammad Syafi'i.