JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan terkait perkembangan rencana impor minyak mentah dari Rusia. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang menjadi landasan hukum pengadaan BBM.

Beleid tersebut memberikan kewenangan kepada badan usaha dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melaksanakan proses impor. Bahlil menyatakan bahwa saat ini proses teknis pengadaan terus berjalan setelah kontrak diselesaikan oleh pihak Lemigas.

“Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Meskipun kontrak sudah rampung, Bahlil belum memberikan rincian pasti mengenai jadwal kedatangan perdana minyak mentah tersebut ke Indonesia. Pemerintah sebelumnya menargetkan impor sebanyak 150 juta barel, namun volume tersebut masih berpotensi untuk bertambah di masa depan.

Kerja sama impor minyak ini merupakan implementasi dari kesepakatan government to government (G2G) antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahlil menegaskan bahwa komunikasi intensif dengan Menteri Energi Rusia terus dilakukan untuk menjamin kelancaran implementasi kerja sama.

“Kami kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” ucapnya.

Langkah diversifikasi impor minyak ini diambil sebagai respon atas dinamika geopolitik di Timur Tengah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Selain Rusia, pemerintah juga telah menjajaki pasokan minyak dari negara lain seperti Nigeria, Angola, serta Amerika Serikat.