JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengembangkan analisis terkait kenaikan muka air laut melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT).

Analisis tersebut mengintegrasikan data spasial, sosial ekonomi, layanan dasar, infrastruktur, kelompok rentan, serta perlindungan sosial dari berbagai lembaga pemerintah. 

Hal ini memberikan gambaran mengenai wilayah yang memerlukan perhatian, masyarakat yang berpotensi terdampak, layanan yang perlu diperkuat, hingga prioritas intervensi pembangunan.

“Analisis SEPAKAT membantu memperluas pemahaman mengenai dampak kenaikan muka air laut, tidak hanya terhadap kondisi fisik wilayah, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat, layanan dasar, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur,” ungkap Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki dalam agenda Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Hasil analisis ini dituangkan ke dalam Dashboard Kenaikan Muka Air Laut pada aplikasi SEPAKAT serta buku berjudul “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi Kenaikan Muka Air Laut untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang diluncurkan bersamaan dengan acara tersebut.

Kedua instrumen ini diharapkan dapat mendukung pemerintah pusat maupun daerah dalam mengintegrasikan isu kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang, seperti RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, RTRW, hingga RDTR.

Berdasarkan analisis SEPAKAT, terdapat 4.787 pekerja informal perkotaan, 4.566 pekerja sektor perikanan dan peternakan, 65,5 persen kepala keluarga perempuan non-penerima Program Bantuan Sosial, 14,59 persen wilayah UMKM pesisir, serta 537 infrastruktur strategis yang memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan adaptasi menghadapi skenario kenaikan muka air laut setinggi 25 sentimeter.

"Data permukaan air laut ini sudah ada dan fenomena itu akan terjadi. Kami sebagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai kesempatan untuk mengantisipasi jauh lebih awal dari sekarang, sehingga mitigasi dan resiliensi masyarakat dapat kami bangun secepat mungkin," ujar Deputi Maliki.

Dalam dialog tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo turut membagikan pengalaman dalam memanfaatkan data serta analisis dampak kenaikan muka air laut melalui penyusunan berbagai ringkasan kebijakan yang mencakup isu adaptasi bencana dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin serta rentan di pesisir.

Pelaksana Harian (Plh) Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton menyampaikan bahwa Pemerintah Australia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pendekatan perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui SKALA program kemitraan Australia-Indonesia untuk tata kelola desentralisasi, Australia mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat perencanaan berbasis bukti, penggunaan data, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Australia dan Indonesia akan terus bekerjasama untuk membangun ketahanan, melindungi komunitas yang rentan, dan mendukung pembangunan inklusif berbasis bukti,” ujar Tim Stapleton.