JAKARTA - Dermaga penyeberangan Pulau Kesui yang terletak di Desa Kurwara, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), semakin memprihatinkan. Kerusakan yang melanda berbagai fasilitas penting di pelabuhan ini tak lepas dari kurangnya perhatian dan perawatan dari pihak terkait. Sejak pertama kali diresmikan oleh pemerintah pusat, dermaga yang seharusnya menjadi titik penghubung vital antara pulau ini dengan daerah lainnya, kini terbengkalai.
Kerusakan Fasilitas Utama Dermaga
Fasilitas-fasilitas yang ada di dermaga ini, seperti kantor pelabuhan, gapura, lampu penerangan, dan atap jalur penumpang, mengalami kerusakan parah. Kondisi ini membuat aktivitas penyeberangan yang seharusnya mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian setempat terhambat. Warga Pulau Kesui, yang sudah lama merasakan dampaknya, sangat berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah.
Sahril Lahmady, seorang warga setempat, mengatakan bahwa pelabuhan ini semakin tidak terurus karena jarang ada kapal yang singgah. “Pelabuhan tidak terurus karena jarang ada kapal ferry yang sandar. Kalau ada aktivitas bongkar muat, pasti akan lebih diperhatikan,” ujarnya ketika ditemui di lokasi, beberapa waktu lalu. Pernyataan Sahril ini mencerminkan kurangnya perhatian yang diberikan terhadap dermaga ini, meskipun pelabuhan tersebut merupakan sarana penting bagi penduduk Pulau Kesui.
Rute Kapal Terkadang Tidak Aktif
Sahril juga menambahkan bahwa perhatian terhadap kondisi pelabuhan hanya muncul ketika kapal milik ASDP Kota Tual melayani rute hingga ke Kesui. Namun, frekuensi kedatangan kapal sangat terbatas, yang membuat dermaga ini sering kali kosong dan terlupakan. Selebihnya, fasilitas pelabuhan dibiarkan rusak tanpa adanya perbaikan yang berarti. Hal ini semakin memperburuk keadaan, dan masyarakat mulai merasa kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang bergantung pada transportasi laut.
Rencana Pembangunan Dermaga Terganjal Masalah Sertifikasi Lahan
Meski demikian, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Maluku yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merencanakan percepatan pembangunan dermaga di Pulau Kesui. Rencana ini dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur pelabuhan di kawasan tersebut. Namun, kendala utama yang menghambat realisasi pembangunan dermaga baru adalah status lahan yang belum diserahkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten SBT.
Hasan Bisri, Kepala BPTD Maluku, mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat terbesar adalah belum rampungnya proses sertifikasi lahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. “Permasalahan utama yang menghambat pembangunan infrastruktur pelabuhan adalah belum rampungnya proses sertifikasi tanah secara sah,” kata Hasan Bisri.
Penyelesaian Status Lahan Jadi Prioritas
Penting untuk dicatat bahwa meskipun tanah untuk pembangunan pelabuhan telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sejak lama, masalah sertifikasi dan legalitas lahan menjadi hambatan utama. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tidak dapat memulai pembangunan dermaga baru di Pulau Kesui selama status lahan belum diselesaikan secara resmi.
Selain Pulau Kesui, dua lokasi pelabuhan lainnya di Kabupaten SBT juga menghadapi masalah serupa. Pelabuhan Penyeberangan Teor yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor, dan Pelabuhan Penyeberangan Gorom di Desa Kotasiri, Kecamatan Pulau Gorom, keduanya juga belum dapat melanjutkan pembangunan karena masalah sertifikasi lahan yang belum selesai. Proses legalisasi lahan yang tak kunjung tuntas ini jelas menghambat pembangunan infrastruktur penting yang dapat mendukung mobilitas warga serta perekonomian lokal.
Pemerintah Diminta Segera Menyelesaikan Masalah Lahan
Masalah ini menjadi sorotan publik, terutama bagi warga yang mengandalkan transportasi laut untuk aktivitas sehari-hari. Masyarakat berharap agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan sertifikasi lahan yang menjadi hambatan utama pembangunan dermaga. Dengan adanya dermaga yang baik dan representatif, mereka berharap agar fasilitas transportasi yang ada dapat mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Perbaikan kondisi dermaga dan penyelesaian masalah status lahan tentu akan membuka peluang bagi daerah tersebut untuk berkembang. Masyarakat setempat sangat menginginkan agar pembangunan dermaga menjadi prioritas, karena hal tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, keberadaan dermaga yang berfungsi dengan baik juga dapat menarik lebih banyak wisatawan dan mendukung sektor pariwisata di Kabupaten SBT.
Dampak Terhadap Ekonomi Lokal
Pembangunan dermaga yang tertunda ini tentu saja berdampak pada perekonomian lokal, khususnya di Pulau Kesui. Dengan kondisi dermaga yang tidak terawat dan tidak berfungsi optimal, warga kesulitan dalam mengangkut barang dan jasa dari dan ke luar pulau. Aktivitas perekonomian yang bergantung pada transportasi laut menjadi terganggu, dan ini semakin mempersulit kehidupan sehari-hari warga.
Selain itu, sektor pariwisata yang sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai potensi ekonomi daerah juga terhambat. Pulau Kesui, dengan keindahan alamnya, memiliki potensi untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, namun akses transportasi yang buruk membuat sektor ini sulit berkembang.
Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah
Dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, masyarakat Pulau Kesui berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup warga Pulau Kesui, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Sebagai penutup, Sahril Lahmady, warga Pulau Kesui, menegaskan kembali, “Kami sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki kondisi dermaga ini. Dermaga yang lebih baik akan mendukung kami untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih lancar.”
Dengan perhatian dan dukungan yang tepat dari pemerintah, dermaga Pulau Kesui diharapkan bisa segera diperbaiki dan dibangun dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah.