JAKARTA - Pemerintah telah menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi untuk petani dari 145 tahap menjadi hanya tiga tahap. Langkah ini dilakukan guna mempercepat swasembada pangan nasional.
Sebelumnya, distribusi pupuk memerlukan persetujuan dari 12 menteri dan kepala daerah di 38 provinsi. Hal ini membuat pupuk sampai ke tangan petani sangat lambat dan berbelit-belit.
Langkah Efisiensi Distribusi Pupuk
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kini pupuk bisa langsung dikirim dari produsen ke petani. “Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik,” kata Amran dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Amran, penyederhanaan ini membuat petani tidak lagi mengeluhkan kelangkaan pupuk. Selama dua minggu terakhir, kunjungan ke tujuh hingga delapan provinsi menunjukkan pujian dari petani terhadap ketersediaan pupuk.
Dukungan Presiden dalam Penyederhanaan
Amran menekankan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto dalam mempermudah kebijakan sektor pangan. Presiden disebut selalu memastikan kebijakan terkait kemaslahatan masyarakat berjalan tanpa hambatan birokrasi.
“Dulu ada regulasi Inpres sektor pangan sebanyak 17, kita bongkar satu per satu,” ujar Amran. Contoh yang paling nyata adalah distribusi pupuk yang sebelumnya menjadi keluhan utama petani di seluruh Indonesia.
Mekanisme Distribusi yang Dihapus
Distribusi pupuk sebelumnya memerlukan tanda tangan menteri, paraf direktur jenderal, persetujuan gubernur, bupati, hingga camat. Mekanisme tersebut membuat pupuk bersubsidi sulit sampai ke tangan petani secara cepat.
Presiden memutuskan untuk menghapus semua mekanisme berlapis tersebut. Kini, pupuk bersubsidi langsung dikirim dari pabrik ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tanpa perantara yang memperlambat distribusi.
Dampak Positif bagi Petani
Dengan mekanisme baru, pupuk yang sebelumnya langka kini lebih mudah dijangkau dan terjangkau. Efisiensi ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian dan mendukung target swasembada pangan nasional.
Prabowo menekankan, pupuk bersubsidi adalah dana dari APBN yang harus dimanfaatkan dengan efisien. “Langsung ke Gapoktan. Produksi naik. Pupuk bisa terjangkau oleh petani,” ujarnya.
Selain mempercepat distribusi pupuk, penyederhanaan ini juga menekan biaya administrasi. Dengan lebih sedikit birokrasi, pemerintah bisa fokus pada pemantauan kualitas pupuk dan distribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Langkah ini menjadi bagian dari reformasi besar-besaran di sektor pertanian. Tujuannya untuk memastikan setiap petani mendapatkan pupuk yang tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian meningkat secara signifikan.
Penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi juga berdampak pada stabilisasi harga. Ketersediaan pupuk yang lancar membuat biaya produksi pertanian menjadi lebih terjangkau bagi petani kecil dan menengah.
Selain itu, pendekatan langsung ke Gapoktan memperkuat peran kelompok tani dalam rantai distribusi. Hal ini diharapkan membangun koordinasi yang lebih baik antara petani dan pemerintah.
Amran menambahkan, penyederhanaan ini bukan hanya soal distribusi pupuk, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Petani bisa lebih fokus pada produksi tanpa harus terganggu masalah logistik pupuk.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi. Tujuannya agar penyederhanaan distribusi pupuk tetap efektif dan bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
Dukungan penuh pemerintah pusat dan koordinasi yang lebih baik di lapangan membuat pupuk bersubsidi kini lebih tepat sasaran. Petani mendapatkan kepastian pasokan sehingga bisa merencanakan musim tanam dengan lebih baik.
Dengan langkah ini, swasembada pangan diharapkan tercapai lebih cepat. Produksi pangan meningkat, harga stabil, dan kesejahteraan petani pun ikut terangkat.