JAKARTA - Pemerintah Jerman dan Indonesia sepakat untuk memperkokoh hubungan kemitraan strategis dalam sektor perdagangan, investasi, serta program transisi energi yang berkelanjutan seiring dengan agenda kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke tanah air.
“Ada alasan sangat kuat yang membuat saya kembali lagi ke sini hari ini, di mana dunia tampaknya sedang terpecah belah dan ketidakpercayaan, politik kekuasaan dan kekerasan sedang meningkat di banyak tempat,” kata Steinmeier dalam sebuah pernyataan yang dikutip Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Selasa (16/6).
Steinmeier mengutarakan rajutan kemitraan yang kredibel dan dapat diandalkan antara kedua belah pihak memegang peranan sangat vital. Oleh sebab itu, dirinya menyambut positif kesepakatan perluasan kerja sama ini yang tidak hanya menyentuh ranah politik semata, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi, ketenagakerjaan ahli, iklim, sains, hingga kebudayaan.
Di sisi lain, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste mengemukakan penajaman hubungan bilateral ini digulirkan di tengah dinamika perubahan tatanan dunia yang bergerak cepat. Lewat hadirnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (I-EU CEPA), dirinya mengalkulasi bakal ada lonjakan volume ekspor serta investasi dua arah bagi kedua negara.
“Lonjakan harga minyak dan gas global yang terbaru juga menunjukkan bahwa kami memerlukan transisi ke energi terbarukan tidak hanya untuk melindungi iklim, tetapi juga untuk menjamin ketahanan energi” katanya.
Skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang digawangi bersama oleh kedua negara, menurut pandangannya, ikut andil memberikan kontribusi positif dalam mengeratkan hubungan bilateral tersebut.
Belum lama ini, dua paket kesepakatan pendanaan antara otoritas Indonesia dengan sejumlah instansi keuangan Jerman telah resmi disetujui. Langkah kerja sama finansial ini ditujukan demi menyempurnakan kondisi ekosistem perdagangan, investasi, sekaligus memacu akselerasi transisi ke energi terbarukan secara adil.
Perjanjian perdana memfokuskan pembenahan regulasi serta iklim usaha demi mengatrol pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi dengan sokongan dana senilai 400 juta euro (sekitar Rp8,2 triliun).
Nota kerja sama ini ditandatangani oleh Bank Pembangunan Jerman KfW bersama Kementerian Keuangan Indonesia, di bawah payung Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (Competitiveness, Investment, and Trade Acceleration/CITA).
Formulasi program tersebut dirancang secara khusus untuk mengawal agenda reformasi struktur ekonomi Indonesia guna menggapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, selaras terhadap standar regulasi internasional.
Sementara itu, perjanjian kedua disiapkan untuk menopang pengerjaan konstruksi pembangkit listrik ramah lingkungan dan infrastruktur jaringan listrik dengan ketersediaan dana mencapai 302 juta dolar AS (sekitar Rp5,35 triliun). Nota ini diteken oleh KfW bersama PT PLN (Persero), di bawah Program Mempercepat Transisi Energi Bersih Indonesia (Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition).
Skema program ini dikonsepkan untuk memacu peta jalan transisi energi Indonesia lewat dorongan integrasi pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan infrastruktur jaringan transmisi serta perluasan pembangkit listrik tenaga surya dan angin.
Di samping itu, program tersebut diproyeksikan untuk menggaransi berjalannya penerapan jaminan perlindungan lingkungan serta proses transisi yang berkeadilan bagi seluruh elemen pemangku kepentingan terkait.
Agenda ini menjadi wujud kontribusi nyata Jerman terhadap program JETP di Indonesia, yang mana pihak Jerman telah mengemban mandat kepemimpinan bersama Kelompok Mitra Internasional (International Partners Group/IPG) mendampingi Jepang sejak awal 2025.
Pihak Jerman, berdasarkan siaran informasi tersebut, telah berkomitmen kuat untuk menggelontorkan alokasi anggaran pembangunan menyentuh kisaran angka 16 miliar euro (sekitar Rp20,5 triliun) khusus untuk tahun anggaran 2026.
Pada bulan Februari 2026, dua nota kesepakatan finansial lainnya terpantau sudah disahkan serta disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama perwakilan Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ), Christine Toetzke.
Perjanjian lanjutan tersebut berkaitan erat terhadap pengerjaan proyek Green Energy Corridors Sulawesi (GECS) serta Green Bond Development Facility (GBDF) membawa akumulasi pendanaan mencapai 308 juta euro (sekitar Rp6,33 triliun).
Melalui proyek GECS, bakal dibangun jaringan saluran transmisi berkekuatan 275kV membelah Sulawesi Selatan demi membuka lebar potensi energi terbarukan di sana. Sedangkan instrumen GBDF difungsikan untuk memperkuat pasar obligasi hijau domestik guna menarik minat investasi berkelanjutan.
Secara kolektif, seluruh rentetan inisiatif strategis ini menjadi tonggak sejarah penting dalam realisasi program JETP, yang mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata serta perkembangan terukur demi masa depan energi bersih Indonesia.