JAKARTA - Lembaga Riset dan Analisis Media Digital, PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS), menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan penguatan nasionalisme ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih baik, hilirisasi industri, serta optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE).
Direktur PEDAS, Anthony Leong, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai peran krusial nasionalisme dalam pembangunan ekonomi.
Menurut Anthony, keberhasilan lompatan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan China dibangun di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat.
"Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini," katanya.
PEDAS mencatat bahwa komoditas utama dalam skema tata kelola ekspor strategis, yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, memiliki nilai ekspor melebihi 66 miliar dolar AS per tahun atau sekitar seperempat dari total ekspor nasional.
Besarnya angka tersebut menunjukkan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di rantai perdagangan global.
Anthony menekankan bahwa Indonesia saat ini sedang memperkokoh fondasi ekonomi jangka panjang melalui peningkatan nilai tambah SDA, perluasan penerimaan negara, serta penguatan ketahanan sektor keuangan. Ia juga menanggapi adanya dinamika perbedaan pandangan publik sebagai hal yang lumrah dalam ekonomi politik. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dinilai dari sejauh mana dampaknya terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
"Kami melihat pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik. Dalam konteks geoekonomi global, setiap negara yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonominya akan menghadapi tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal," ujarnya.
PEDAS menilai bahwa penguatan DHE dan hilirisasi merupakan pengejawantahan amanat Pasal 33 UUD 1945. Semakin besar devisa yang masuk dalam sistem keuangan domestik, maka stabilitas nilai tukar dan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional akan semakin kuat. Di sisi lain, hilirisasi memungkinkan Indonesia beralih dari sekadar penjual bahan mentah menjadi penghasil produk bernilai tambah yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Anthony menyimpulkan bahwa skema tata kelola ekspor melalui Danantara bukan sekadar kebijakan perdagangan, melainkan instrumen negara untuk memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya strategis dapat kembali kepada rakyat secara optimal.
