JAKARTA - Pemerintah Indonesia mencatatkan alokasi dana fiskal sebesar Rp134,2 triliun yang telah digelontorkan khusus untuk menyokong operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhitung hingga penutupan periode 31 Agustus 2026.
“Untuk Makan Bergizi Gratis, Rp134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Berdasarkan data pencatatan, cakupan jangkauan program MBG pada bulan Agustus 2026 ini sukses menyapa sekitar 57 juta jiwa penerima manfaat yang dilayani lewat operasional 27.485 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pihak Kementerian Keuangan menegaskan komitmen penuhnya untuk terus mengawal sekaligus mendukung penuh agenda transformasi kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah bergulir lewat koordinasi intensif.
“Kami melihat bahwa program MBG ini, saat ini, semakin tepat sasaran didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir,” kata Suahasil.
Sejumlah poin pembaharuan kebijakan BGN yang mendapat sorotan positif dari Kementerian Keuangan mencakup kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap unit SPPG demi menjamin aspek keamanan pangan.
Selain itu, diberlakukan pula kebijakan penutupan tegas terhadap fasilitas dapur SPPG yang belum mengantongi sertifikat tersebut tanpa mengabaikan jaminan hak distribusi bagi para penerima manfaat.
Langkah strategis berikutnya menyasar penataan alokasi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana fokus pelayanan diprioritaskan bagi kawasan dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, kelompok santri pesantren, serta kategori sasaran 3B yang meliputi balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Transformasi struktural lainnya turut mencakup penyesuaian target sasaran penerima manfaat dari institusi sekolah umum langsung di bawah kendali BGN agar pola distribusi logistik makanan berjalan jauh lebih efisien.
“Kami menyambut baik reformasi di BGN ini sehingga kami bisa melakukan lebih tepat sasaran. Uang rakyat yang dipakai untuk Makan Bergizi Gratis menjadi betul-betul kena kepada yang membutuhkan,” ucap Suahasil.
Sebagai informasi pendukung, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah mengambil langkah korektif dengan mencoret sebanyak 1.653 instansi satuan pendidikan dari daftar penerima subsidi program MBG, untuk kemudian dialihkan secara proporsional kepada kelompok masyarakat yang jauh lebih memerlukan, termasuk populasi di wilayah 3T.
Kepala BGN Sudaryono memaparkan bahwa ribuan satuan pendidikan yang dicoret tersebut mayoritas terdiri atas daftar sekolah bertaraf internasional serta institusi sekolah swasta kalangan papan atas.
Kebijakan pergeseran alokasi tersebut ditempuh sebagai bentuk refocusing anggaran agar eksekusi penyaluran program Makan Bergizi Gratis benar-benar tepat sasaran.
